2018-12-20   |   Dilihat 120 kali
PEMERINTAH DESA DIMINTA AJUKAN PRODUK HUKUM DESA TEPAT WAKTU
Foto : Dok. Bag. Humas & Protokol-lmj

Pemerintah Desa di Kabupaten Lumajang diminta untuk selalu tepat waktu dalam mengajukan produk hukum desa, agar tidak menghambat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Kamis (20/12/2018) pagi.

Bunda Indah juga mengatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kecamatan memiliki kewenangan  untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "Untuk itu, saya meminta agar para Camat bisa lebih cermat dan selektif dalam mengevaluasi, sehingga nantinya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dapat tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.

Menurut Bunda Indah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa, maka Pemerintah Desa harus tepat waktu mengajukan produk hukum serta didukung dengan dokumen pendukung pengajuan Peraturan Desa (Perdes) yang lengkap.

Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang Catur Prayogi dalam laporannya menyampaikan, di tahun 2018 ini, Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang telah menerima pengajuan sebanyak 758 Perdes untuk dievaluasi dan diklarifikasi.

“Namun, dalam pengajuan itu terdapat beberapa Peraturan Desa yang tidak bisa diklarifikasi, karena Peraturan Desa yang diajukan bukan merupakan kewenangan dari desa," katanya.

Rapat evaluasi dan klarifikasi Perdes ini, disampaikan Catur, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta agar mengetahui, mengerti dan memahami tentang mekanisme evaluasi rancangan Perdes dan klarifikasi Perdes, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait penyusunan Peraturan Desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Perwakilan Evaluator dan Koordinator Kecamatan, Tenaga Pendamping Desa serta 3 orang perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing desa se-Kabupaten Lumajang. (Bag. Humas & Protokol, Kominfo-lmj)

05 September 2019   |   Dilihat 237 kali   |   Baca
PROGRAM KOTAKU, MEMBANGUN NEGERI DARI LORONG SEMPIT ......................................................................................................
04 September 2019   |   Dilihat 95 kali   |   Baca
ANAK LUMAJANG, BERANI JUJUR ITU HEBAT ......................................................................................................
03 September 2019   |   Dilihat 94 kali   |   Baca
KEMAJUAN DAN KEKUATAN PEREKONOMIAN INDONESIA HARUS DITOPANG DENGAN PERILAKU ANTI KORUPSI ......................................................................................................
01 September 2019   |   Dilihat 82 kali   |   Baca
PJ. SEKDA KAGUM DENGAN KEMERIAHAN PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM DI KLANTING ......................................................................................................
02 September 2019   |   Dilihat 78 kali   |   Baca
LUMAJANG MENJADI TITIK KE 20 ROADSHOW BUS KPK 2019 ......................................................................................................