Bupati Lumajang, Thoriqul Haq didampingi Sekertaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, beserta Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan agenda Penajaman Master Plan Pembangunan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang secara virtual, bertempat di Ruang Terbatas Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/01/21).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI), dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Program Perhutanan Sosial dan Food Estate, pada Tanggal 14 Januari 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Harmono menjelaskan, bahwa dari hasil kesepakatan pada Rakor Tingkat Eselon I pada Tanggal 11 Januari 2021 di antaranya, dari pihak Kementan akan melakukan pengembangan peternakan sapi perah dan pangan agroforestry,  kemudian Kemendes PDTT akan melaksanakan pengawalan implementasi dana desa dan alokasi pendamping untuk Perhutanan Sosial (PS), selanjutnya pihak Kemenkop UKM akan melakukan penguatan kelembagaan koperasi berbasis komoditas dan pengawalan Program Wirausaha Pemula untuk PS di Kabupaten Lumajang.

Ia menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan untuk turut serta dalam mengawal penyusunan master plan pembangunan sebuah wilayah yang terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial di Lumajang.

"Pemda Lumajang sebagai Project Management Office (PMO) diharapkan segera mengoordinasikan pelaksanaan Perhutanan Sosial di lapangan, termasuk mengintegrasikan Program PS ke dalam RKPDesa dan APBDesa," Ungkapnya.

Sementara, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK), Bagus Herudojo Tjiptono menerangkan, terkait keunggulan destinasi wisata, potensi di bidang peternakan dan hasil komoditi unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Senduro dan Pasrujambe yang akan dijadikan Program Perhutanan Sosial.

Herudojo menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang akan berupaya untuk mengembangkan beberapa sektor yang ditargetkan, supaya program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang berjalan maksimal.

"Kami di Kementerian LHK bersama Bupati Lumajang akan mengembangkan lagi diagroindustri dan lainnya," Ungkapnya.(Kominfo-lmj/bob)