Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono didampingi OPD terkait mengikuti kegiatan Rapat kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (5/1/2021). Rakor tersebut Dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam rapat tersebut, Mendagri berharap nantinya para kepala daerah memberikan contoh dan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksin Covid-19 agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat.

"Tolong nanti masyarakat juga diberikan sosialisasi sehingga resistensi masyarakat rendah dan mengikuti. Kepala daerah menjaga agar tidak erjadi keributan, harus ada sosialisasi dari pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, Mendagri kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan di masing-masing daerah tetap ditingkatkan.

Selanjutnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah telah menargetkan 188 juta rakyat Indonesia mendapatkan vaksin Covid-19, setiap individu memerlukan dua vaksin, sehingga pemerintah menyediakan vaksin sekitar 426 juta, total vaksin tersebut sudah termasuk 15% vaksin cadangan.

"Alhamdulillah, Indonesia dan beberapa negara maju sudah lumayan di depan untuk mendapatkan vaksin tersebut," terangnya.

Pemerintah telah melakukan perencanaan pengadaan vaksin yang terdiri dari vaksin Sinovac sejumlah 125 juta, Novavax dari 50 juta dengan kontrak opsi 80 juta, AstraZeneca 50 juta dengan opsi 50 juta dan PFizer 50 juta dengan opsi 50 juta.

Sementara untuk vaksinasi akan dilakukan secara bertahap, tahap pertama akan dilakukan untuk petugas kesehatan sejumlah 1,6 juta, tahap kedua untu petugas publik sejumlah 17,4 juta dan golongan lansia sejumlah 21,5 juta, tahap ketiga untuk masyarakat rentan mencapai 63,9 juta dan tahap terakhir untuk masyarakat lainnya yang berjumlah 77,1 juta.

Kepala BNPB, Doni Monardo menambahkan untuk daerah dengan angka kematian tinggi dari tenaga kesehatan agar dilakukan penelitian. Bila perlu, akan dilakukan pendampingan atau back up dari pemerintah pusat.

Dirinya juga menekankan agar masyarakat tidak beranggapan bahwa dengan adanya vaksinasi menjadikan kondisi sudah aman.

"Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa ada vaksin kita bebas, jangan sampai terjadi penurunan angka disiplin protokol kesehatan," pungkasnya. (Kominfo-Lmj/Fd)