Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana melibatkan Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Insitut Pertanian Bogor (LPPM IPB) dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Data Desa Presisi (DDP).

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati saat melakukan audiensi bersama Tim LPPM IPB mengatakan Data Desa Presisi sangat berguna untuk sebuah perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

"Kalau semua desa di Kabupaten Lumajang punya data desa presisi ini maka kita tidak usa susah lagi untuk merencanakan, apakah tahunan ataupun jangka menengah," terangnya. Rabu (23/6).

Terlebih saat dilakukan paparan oleh Wakil Kepala LPPM IPB, Dr. Sofyan Sjaf, Data Desa Presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat.

"Data ini cukup komplit sampai ada data per rumah, data ini keren, kalau semua desa punya data ini semua perencanaanya selesai," lanjut Wabup yang akrab disapa Bunda Indah tersebut.

Wabup meminta agar Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang segera menindaklanjuti kerjasama dengan LPPM IPB untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah desa.

Sementara, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr. Sofyan Sjaf mengatakan satu-satunya cara mewujudkan mandat negara untuk menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan data akurat.

"Kalau kita tidak menyelesaikan satu data, permasalahan pembangunan tidak akan pernah selesai," ungkapnya.

Data Desa Presisi (DDP) merupakan data yang mimiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data tersebut diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa (misalnya, pihak perguruan tinggi) dengan biaya yang relatif murah.

Data tersebut diperoleh menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPP) pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus. (Kominfo-Lmj/Fd)