Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin mengapresiasi kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Lumajang, dengan agenda Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2021 dihadapan DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung DPRD Lumajang, Senin (6/6/2022).

"Selamat atas diraihnya opini WTP dari BPK pada 23 Mei 2022 lalu, kami sepakat dengan statemen bupati bahwa ini bukan prestasi tetapi ini keharusan dan kewajiban perintah daerah untuk menuntaskan pertanggungjawaban dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) menjelaskan, bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna kali ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur melalui pemeriksaan Interim dan pelaksanaan terperinci.

Lanjut dia, dinilai dari aspek efektifitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan, BPK RI kembali memberikan opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ini berarti Pemerintah Kabupaten Lumajang mampu melaksanakan kewajiban guna mempertahankan apa yang sudah kita capai tahun lalu dengan opini yang sama yaitu opini WTP selama empat tahun berturut-turut. Semoga opini WTP ini dapat kita pertahankan dan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas," jelas bupati.

Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan bupati tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Kominfo-lmj/Ydc)