Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) menghadiri kegiatan FGD Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap Akselerasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang, bertempat di Hall Arjuna Hotel Gajah Mada Lumajang, Kamis (28/7/2022).

Dalam arahannya, Cak Thoriq menyampaikan, bahwa Kabupaten Lumajang memiliki 52 persen kawasan hutan, terdiri dari kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat.

Dengan begitu, maka kawasan perhutanan selalu mempunyai persoalan dengan masyarakat, sehingga ke depannya harus ada ide maupun gagasan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan.

"Kabupaten Lumajang jauh dari kawasan industri maupun metropolitan, sehingga tidak punya harapan untuk menjadi kawasan yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang melalui industri," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini Kabupaten Lumajang telah ditetapkan menjadi Pilot Project Pengembangan Perhutanan Sosial berdasarkan hasil rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Oleh karena itu, perlu adanya akselerasi dalam program perhutanan sosial yang dikerjakan bersama dengan para stakeholder agar nantinya Kabupaten Lumajang akan lebih bisa terekspose di tingkat nasional.

"Saya harap sinergitas semua pihak di kawasan perhutanan bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar," harapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Strategis KLHK, Thomas Nifinluri dalam laporannya menjelaskan, bahwa maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memetakan perspektif masyarakat, BUMN, Akademisi, dan Pemerintah untuk akselerasi program prinas perhutanan sosial.

Lanjut dia, tujuannya agar mendapatkan data, informasi dan potret kemajuan, serta tantangan program perhutanan sosial ditingkat tapak.

Kemudian, untuk menguatkan sinergitas para pihak dalam upaya percepatan program perhutanan sosial ditingkat tapak sebagai pembelajaran ditingkat nasional. Serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk penguatan dan percepatan program perhutanan sosial. (Kominfo-lmj/Ad)