Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, targetkan prevalensi stunting di Kabupaten Lumajang turun 17,9 persen di tahun 2024 nanti.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021, prevalensi stunting di Lumajang mencapai diatas 30 persen. Angka ini dinilai tergolong tinggi dan berstatus zona merah.

"Target itu tidak mungkin bisa kita selesaikan menjadi 14 persen, maka di Jatim kami membuat satu permodelan untuk semua kabupaten/kota itu kita targetkan, meskipun sudah 14 persen. Tentu kita berharap nantinya di tahun 2024 untuk Lumajang bisa mencapai 17,9 persen," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati dalam keterangannya, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Selasa (6/9/2022).

Maria juga mengatakan, bahwa BKKN akan fokus terhadap penganan penurunan stunting melalui sosialisasi dalam bentuk pendampingan keluarga diseluruh Kabupaten/Kota di Jatim.

"Tentu saja BKKBN tidak bisa bergerak sendiri, tentu dalam hal ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari masing-masing OPD terkait," ujarnya.

Selain itu, dikatakan Maria, bahwa dalam upaya menggenjot percepatan penurunan prevalensi stunting, pihaknya telah membentuk tim pendamping keluarga di jatim dengan total keseluruhan sebanyak 31.243 B, kemudian di Lumajang sudah ada sekitar 862.

"Satu tim terdiri dari tiga unsur yakni Bidan, PKK serta kader KB. Jadi tim ini yang mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas percepatan penurunan Stunting di 38 Kabupaten/Kota.

"Kami sudah merekrut 77 orang, kemudian di Lumajang ada dua orang yang kami turunkan untuk membantu OPD terkait dalam rangka membuat konsep dan menganalisa terkait permodelan penuruan stunting," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) mengungkapkan, bahwa pemerintah juga akan terus berupaya menggenjot penurunan stunting di Lumajang, baik meluli program maupun inovasi.

"Kami terus mengejar supaya problem stunting ini satu dengan yang lain saling berkaitan dan sinergi, terutama beberapa hal yang berkenaan dengan deteksi dini," ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab tingginya kasus stunting di Lumajang yakni pernikahan dini.

"Kami juga mengejar agar problematik pernikahan dini ini bisa tuntas, kemudian kami juga meminta agar Pengadilan Agama tidak mudah mengeluarkan rekomendasi tapi ada tahapan," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Ard)