Kader Korps PMII Putri (KOPRI) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik, dalam mengembangkan potensi yang ada di masyarakat atau desa, seperti halnya dengan cara menemukan hal-hal baru yang positif.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq atau Ning Farin saat memberikan arahan dalam kegiatan Talk Show Sekolah Kader KOPRI III, bertempat di Gedung Graha Nagara Bhakti Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang, Kamis (8/9/2022).

Ning Farin juga menyampaikan, bahwa prinsip dasar KOPRI dalam pengembangan potensi desa adalah kemitraan, dengan tujuan meningkatkan koordinasi atau kerja sama dengan lintas sektoral, meningkatkan komunikasi antar sektoral, meningkatkan kemampuan bersama dengan memaksimalkan manfaat serta tercapainya upaya pengembangan potensi desa yang efisien dan efektif atau berdayaguna.

"Jadi peran KOPRI dalam pergerakan potensi desa yakni memperkuat potensi masyarakat dan meningatkan modal sosial," ujar dia.

Menurutnya, terdapat tiga komponen dalam memperkuat potensi, diantaranya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling), memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) serta melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (protecting).

Sementara, komponen dalam meningkatkan modal sosial, yakni pendidikan agama sebagai sumber pengembangan nilai luhur untuk membangun sifat kebersamaan dan saling percaya sesama masyarakat, pendidikan sosial keluarga serta pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial.

"Adapun manfaat meningkatkan modal sosial, yaitu memungkinkan masyarakat dapat memecahkan masalah bersama dengan mudah, menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama," katanya.

Ning Farin menambahkan, bahwa modal sosial juga efektif dalam menyambung dan menjebatani komunitas yang tingkat stratifikasi sosial atau jarak sosilnya tinggi.

"Ini bisa menjembatani antara rakyat dengan pemerintah, menghubungkan kelompok marjinal dengan akses layanan publik dan lainnya," pungkas dia. (Kominfo-lmj/Ard)