Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) melaporkan perkembangan pembangunan kawasan relokasi Bumi Semeru Damai dan proses rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Semeru kepada Kepala BNPB dan Gubernur Jawa Timur pada kegiatan pelatihan Kepemimpinan Penanggulangan Bencana di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Rabu (2/11/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Cak Thoriq menyampaikan, bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Semeru sudah hampir selesai. Dalam proses relokasi, pembangunan hunian tetap sudah rampung 100 persen. Sementara, hunian sementara sudah mencapai 83.75 persen. Sedangkan untuk para penyitas erupsi yang sudah menempati hunian relokasi sebanyak 907 keluarga.

Lanjut dia, ada proses verifikasi yang menghambat warga untuk menempati hunian relokasi. Oleh karena itu, Cak Thoriq mengharapkan, adanya kemudahan dari pemerintah pusat agar mendapat kemudahan proses verifikasi sehingga banyak masyarakat yang segera menempati hunian relokasi yang sudah selesai.

"Masih ada perlambatan joint inspection antara Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, jadi setiap warga itu verifikasi harus menyesuaikan dari PUPR, harapan kami bisa dengan asesmen dan verifikasi lebih mudah," ujar dia.

Selain itu, disampaikan Cak Thoriq, bahwa pihaknya menargetkan sebelum tanggal 4 Desember 2022 nanti, seluruh hunian relokasi sudah bisa ditempati oleh masyarakat.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB, Letjen Suhariyanto akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses verifikasi calon penghuni hunian relokasi.

Dirinya juga mengapresiasi langkah Bupati Lumajang yang mampu melakukan percepatan penanganan bencana, sehingga dalam waktu belum satu tahun, masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru bisa kembali memiliki hunian dan memulai kehidupan seperti biasa.

"Penanganan bencana erupsi Semeru ini lebih cepat dari pada daerah lain, Pak Presiden juga tahu penanganan di Lumajang juga cepat, terkait permasalahan verifikasi nanti akan kami kordinasikan ditingkat pemerintah pusat," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Fd)