Monev MCP, KPK Arahkan Pemkab Lumajang Optimalkan Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
25 November 2022 | Dilihat 136 kali | Penulis Andika . Redaktur Anam
Foto : Dok. Kominfo-lmj

Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Atas Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022, di Ruang Nararya Kirana Lantai 3 Kantor Bupati Lumajang, Kamis (24/11/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang beserta asisten, dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq menyampaikan, bahwa Kabupaten Lumajang menginisiasi banyak inovasi yang itu bisa menjadi percepatan pelayanan, disisi yang lain juga sebagai kontrol transparansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lanjut dia, terkait pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan hingga menjadi daerah yang mandiri dalam pendapatan. Dengan begitu, ia berharap nantinya program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat semakin bisa dioptimalkan.

"Soal pendapatan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi. Pengelolaan pajak daerah bisa kita optimalkan dengan sesungguhnya, hingga program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat bisa dioptimalkan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, yang terus memberikan perhatian dan dorongan kepada Pemda Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, Ahmad Mubarok menjelaskan, bahwa MCP merupakan sistem yang menjadi tolok ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan.

"Kalau saya lihat, Kabupaten Lumajang ini sudah bagus dan mempunyai komitmen sangat baik. Intinya monitoring ini bagaimana agar pemerintahan itu transparan, akuntabel dan bebas korupsi," jelasnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang agar saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut sangat diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Kominfo-lmj/Ad)

Portal Berita Lumajang V.2021.2.1 © Hak Cipta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang | Dibuat dan dikembangkan dengan