Pelayanan publik masih menjadi salah satu program prioritas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur ke depannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) saat menghadari kegiatan Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023, bertenpat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (13/3/2023).

Bunda Indah juga mengungkapkan, bahwa Komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai peningkatan layanan, seperti halnya layanan Adminduk, layanan perijinan bahkan yang terbaru dengan Mall Pelayanan Publik.

"Ini komitmen kami meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat, sejak pertama saya dan Cak Thoriq dilantik, pelayanan masyarakat menjadi prioritas kami," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam penyelenggaraan birokrasi, harus ada syarat yang dipenuhi. Yakni, yang pertama birokrasi harus memiliki dampak kepada masyarakat dan memudahkan segala urusan rakyat.

Kemudian, reformasi birokrasi harus lebih efisien dan birokrasi harus bersikap cepat.

"Presiden ini minta birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, birokasi harus cepat dan lincah," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa birokrasi juga harus bisa menyelesaikan problem rakyat, namun juga harus mengedepankan tata kelola internal yang baik dan sesuai dengan perundangan.

Sementara, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam kesempatan itu turut mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah yang sudah mampu melakukan inovasi pelayanan publik. Sebuah ekosistem kerja yang baik, dinilai mampu memberikan efektivitas kerja yang tinggi.

"Kalo ekosistem kerja terbangun semangatnya, itu akselerasi bisa ditingkatkan hingga empat belas kalilipat. Itu inovasi bisa kita lakukan untuk mengefisiensikan kerja. Kita bisa memberikan layanan terbaik, dan berdampak," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Fd)