Dua penghargaan berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam ajang BKN Award Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dua penghargaan tersebut, yakni Peringkat 1 Penghargaan Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi CAT, dan Peringkat 3 atas Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq), Kamis (8/6/2023).

"Bersyukur hari ini kita mendapatkan dua penghargaan dalam BKN Award Tahun 2023. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih giat lagi," harap Cak Thoriq.

Cak Thoriq juga mengharapkan, agar ke depannya semakin banyak inovasi-inovasi yang dibuat dan prestasi-prestasi yang diukir kembali.

"Semua capaian ini dapat menjadi penyemangat, dan penghargaan ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di lingkup Pemkab Lumajang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Lumajang, Taufik Hidayat mengungkapkan, bahwa dirinya bersyukur atas prestasi yang diraih di bidang kepegawaian, dan berharap agar kedepan penghargaan yang diterima bisa menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN di Lumajang, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran ASN yang ada di masing-masing Perangkat Daerah di Lumajang. Ini merupakan kerja bersama, harapnnya ke depan, dapat lebih kompak dan meningkatkan sinergi sehingga capaian Kabupaten Lumajang bisa lebih optimal.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award 2023 itu memborong 39 penghargaan, yakni lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi dan 34 penghargaan tersebar diraih kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023 tersebut, Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menuturkan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya big data.

Dirinya juga menuturkan, perencanaan seperti kebutuhan pegawai sangatlah penting, sehingga penempatan dan mutasi pegawai tidak berdasarkan atas keinginan melainkan atas dasar kebutuhan.

"Kepada para penerima untuk tidak terlena dengan penghargaan yang diterima, karena banyak daerah lain yang berupaya keras mengejar ketertinggalannya," pungkasnya. (Kominfo-lmj/Wev)