Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) merespon keluhan perwakilan Asosiasi Pedagang Sapi Lumajang terkait beredarnya sapi eks impor di Kabupaten Lumajang.

Dalam pertemuan di Gedung PKK Kabupaten Lumajang pada Senin (22/1/2024), Pj. Bupati menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan izin untuk sapi impor masuk ke Kabupaten Lumajang.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, kami tidak pernah mengeluarkan persetujuan sapi impor. Yang masuk ke Lumajang adalah eks sapi impor dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan ini tidak diperkenankan, karena ilegal," tegas dia.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Pj. Bupati mengambil langkah-langkah tegas. Dirinya meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemantauan dan membuat surat edaran yang melarang masuknya sapi eks impor ke wilayah Kabupaten Lumajang. Surat edaran tersebut juga akan memuat larangan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) resmi di Kabupaten Lumajang.

Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi potong terbesar di Indonesia, dengan 27 persen dari total populasi nasional. Oleh karena itu, kebijakan impor sapi untuk wilayah Jawa Timur tidak mungkin ada.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Sapi Kabupaten Lumajang, Supandi menyampaikan, bahwa penurunan pendapatan pedagang sapi dalam tiga bulan terakhir akibat maraknya sapi eks impor.

"Kami memohon supaya menertibkan adanya sapi impor di wilayah Lumajang, sapi lokal di Lumajang stoknya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat lokal," ujarnya.

Dirinya berharap, langkah-langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menormalkan kembali perdagangan sapi lokal, memberikan keadilan bagi para pedagang, dan mendukung kesejahteraan peternak lokal. (Kominfo-lmj/Fd)