Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) SIKS-NG, bertempat di Ruang Rapat Kantor DInsos PPPA Kabupaten Lumajang, Kamis (30/5/2024).

Saat kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penanganan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang Sulikin menyampaikan, bahwa acara tersebut bertujuan untuk memastikan pembaruan dan keakuratan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang.

Dirinya juga memberikan pesan penting mengenai pemutakhiran data DTKS. Ia menegaskan bahwa kuota bantuan sosial di Lumajang sudah terisi penuh, sehingga pemutakhiran data yang akurat dan tepat waktu sangat krusial.

"Penting bagi operator untuk memahami betul pentingnya pemutakhiran data demi memastikan bantuan sosial tepat sasaran," ujar dia.

Bimtek tersebut menghadirkan Penyuluh Sosial Muda Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang, Saiful Bachri, Operator SIKS-NG Kabupaten, dan dihadiri oleh seluruh Operator SIKS-NG desa di Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Saiful Bachri menekankan pentingnya peran operator dalam mengelola data DTKS secara akurat. Ia berharap bimtek tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

"Kami mendorong operator untuk melakukan pembaruan data secara berkala agar warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS dapat diusulkan melalui musyawarah desa," katanya.

Sementara, Diah Kusuma dalam paparannya mengurai berbagai permasalahan terkait sistem data di aplikasi SIKS-NG. Ia menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam dalam mengoperasikan aplikasi tersebut untuk memastikan kesejahteraan warga miskin di Lumajang.

"Pemahaman yang baik tentang aplikasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah data yang dapat mempengaruhi distribusi bantuan sosial," jelasnya.

Dengan bimtek tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Operator SIKS-NG dalam mengelola data kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lumajang, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan,” pungkasnya. (MC Kab. Lumajang/KIM Tempursari/Kholib/An-m)