Pasca bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu, penanganan infrastruktur pertanian, terutama saluran irigasi menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan.
Menurut data yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebanyak 75 hektar lahan tanaman pangan dilaporkan gagal panen, sementara 31 hektare tanaman hortikultura mengalami kerusakan akibat banjir tersebut.

Saat dimintai keterangan di sela kesibukannya, Sabtu (27/4/2024), Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni (Yuyun) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi untuk mengatasi dampak kerusakan tersebut, yang sangat merugikan para petani terutama yang tanaman mereka sudah mendekati masa panen.

"Kami berharap dapat menangani semua masalah ini. Ini tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga tanaman di area persawahan yang terdampak. Semua ini akan kami koordinasikan dengan baik," ujar dia.

Selain itu, untuk mengantisipasi kesulitan air pada musim tanam berikutnya, Pj. Bupati Lumajang juga meminta kepada jajaran Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang untuk memprioritaskan perbaikan saluran irigasi.

"Musim panen di Lumajang seharusnya menjadi saat yang penuh kegembiraan. Untuk itu, kepada rekan-rekan di Dinas PU, saya tekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur irigasi agar tidak menimbulkan kesulitan air pada musim kemarau mendatang," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Hairil Diani mengungkapkan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang untuk menangani dan memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak akibat banjir.

"Kami melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pertanian dan Tim Dinas PUTR Kabupaten Lumajang untuk penanganan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang terdampak," ungkapnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan sektor pertanian di Lumajang pasca bencana banjir, serta memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. (Kominfo-lmj/Fd)