Pemerintah Kabupaten Lumajang menerima sekitar 4.000 dosis vaksin Sinovac Covid-19 pada tahap pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

"Jumlah vaksin yang diterima oleh Pemprov Jawa Timur adalah sekitar 77.760 dosis, kemudian vaksin tersebut akan didistribusikan ke semua daerah di Jatim. Dan, untuk Kabupaten Lumajang akan mendapatkan jatah sekitar 4.000 dosis vaksin Covid-19 di tahap pertama ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dr. Bayu Wibowo Ignasius saat dimintai keterangan di kantornya, Senin (4/1/2021).

dr. Bayu juga mengatakan, bahwa pada tahap pertama ini, vaksin memang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes). “Di tahap pertama ini, vaksin memang diperuntukan untuk Nakes, dan jumlah Nakes di Lumajang saja ada sekitar 4.600 sekian,” ujar dia.

Selain itu, dikatakan dr. Bayu. Bahwa pelaksanan vaksinisasi tahap pertama akan dilakukan sampai April 2021 mendatang, dan di Lumajang masih belum diketahui kapan pastinya akan dilaksanakan. “Untuk pelaksanaan vaksinasi di Lumajang kita belum mengetahui kapan pastinya, karena masih belum dijadwalkan,” terang dia.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Bayu juga mengungkapkan, bahwa vaksinisasi tahap pertama akan dilaksanakan di 25 puskemas dan 7 rumah sakit yang ada di Lumajang. Sementara petugas vaksinisasi yang telah dilatih ada sekitar 180 orang.

Lanjut dia, nantinya di Lumajang tidak semua Nakes akan menerima vaksin itu. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nakes, misalnya ada Nakes yang memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga tidak bisa divaksin.

“Selain yang punya penyakit tertentu atau penyerta, pasien yang sudah terpapar (Covid-19) tidak dapat, karena dianggap sudah mempunyai kekebalan,” ujar dr. Bayu yang juga selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 di Lumajang.

Ia menambahkan, bahwa setelah tahap pertama ini selesai, kemungkinan yang akan divaksin adalah dari kalangan TNI/Polri. “Jadi, setelah tahap pertama ini selesai, maka yang akan divaksin kemungkinan dari unsur TNI/Polri, berlanjut kepada unsur pelayan publik yang lainnya, baru kemudian nanti masyarakat umum,” imbuh dia. (Kominfo-lmj/An-m)