Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) menyerahkan secara simbolis surat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada warga pengelola lahan milik negara di Kecamatan Tempursari, Jumat (23/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Cak Thoriq mengungkapkan, bahwa NJOP/SPPT digunakan sebagai dokumen legal bukti penguasaan lahan. Sehingga warga yang sudah memiliki dokumen tersebut memiliki legalitas untuk mengelola lahan milik pemerintah.

"Dari surat keterangan NJOP dapat dihitung pajaknya berapa, dan itu juga menjadi bukti panjenengan menggarap lahan, bukan memiliki," ungkapnya.

Dirinya berharap, agar lahan milik negara yang dikelola masyarakat bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, lahan yang dimiliki negara ini menjadi kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Bunda Indah menyampaikan, bahwa legalitas yang diterima hanya sebatas pengelola saja, bukan sebagai pemilik lahan. Menurutnya, legalitas yang diberikan negara untuk masyarakat penggarap menjadi bukti hadirnya negara untuk membahagiakan masyarakatnya.

"Bapak ibu sebagai pengelola lahan negara bukan pemilik, ini salah satu wujud kebijakan pemerintah yang membahagiakan masyarakatnya," ujar dia.

Diketahui, banyak masyarakat di Kecamatan Tempursari yang sejak puluhan tahun lalu menggarap lahan milik negara, namun belum memiliki legalitas sebagai penggarap atau pengelola lahan.

Sementara, Kepala Desa Tempursari, Sugianto menerangkan, bahwa NJOP yang diterima masyarakat juga sebagai salah satu bentuk terima kasih masyarakat kepada negara, dengan membayar pajak.

"Kami semua petani ini mempunyai lahan garapan ingin kemarin sebagai bentuk terima kasih, kami mohon adanya juga surat keterangan NJOP untuk mendukung membayar pajak dari hasil panennya," terangnya. (Kominfo-lmj/Fd)